Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;


Place your order now for a similar assignment and have exceptional work written by our team of experts, At affordable rates

For This or a Similar Paper Click To Order Now

A.   PENGERTIAN HUKUM PERIKATAN
 
Perikatan berasal dari bahasa Belanda yaitu “Verbintenis” atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah “Binding” . Verbintenis berasal dari kutipan bahasa Perancis yaitu “ Obligation ” yang terdapat dalam code civil Perancis.
 
Menurut Badrulzaman (1982: 1) Perikatan ialah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.
 
Dalam buku III KUHPerdata dibahas secara khusus tentang perikatan, menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih, yang terletak di lapangan harta kekayaan tersebut, dimana terdapat pihak yang wajib memenuhi prestasi dan pihak yang berhak atas prestasi.
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatan mengandung 4 unsur, yang meliputi:
1.     Hubungan hukum, yaitu yang melekatkan hak terhadap satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain.
2.     Kekayaan, yang berarti Kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dapat memiliki nilai dalam suatu hubungan hukum. 
3.     Pihak-pihak, yang berarti di dalam perikatan harus terdiri dari dua orang atau lebih.
4.     Prestasi atau dikenal juga dengan istilah kontraprestasi adalah bagian dari pelaksanaan perikatan, yang menurut Pasal 1234 KUHP Perdata dibedakan atas sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.
B.   DASAR HUKUM PERIKATAN
1. Perikatan yang lahir karena perjanjian misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, dan perjanjian pijam meminjam
   2. Perikatan yang lahir karena undang-undang saja misalnya kewajiban bagi orang tua untuk saling memberikan nafkah bagi anaknya.
   3. Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia yang sesuai hukum misalnya perwakilan sukarela (zaakwarneming) sebagai mana diatur dalam Pasal 1354 BW “jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili uruan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannnya dapat mengerjakan urusan itu.
C.   ASAS HUKUM PERIKATAN
 
Ada beberapa asas dalam hukum perikatan, diantaranya:
1.        Pacta Sund Servanda
Istilah pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti ′janji harus ditepati.
Pacta Sund Servanda memiliki pengertiaan sebagaimana yang ada di dalam pasal 1338 KUHPerdata:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
2.     Kepastian Hukum
Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian Hukum ialah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Jadi didalam suatu perikatan masing-masing pihak harus menjalankannya sesuai dengan hukum dan perikatan tersebut menjadi UU bagi para pihak yang membuatnya.
3.     Konsensualisme
konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian
Konsensualisme dalam hal ini mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata, yakni:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1.        kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2.        kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.        suatu pokok persoalan tertentu;
4.        suatu sebab yang tidak terlarang.
 
4.     Kebebasan Berkontrak
Kebebasan kontrak yakni dimana para pihak dapat:
·        Mengadakan perjanjian
·        Berbuat atau tidak berbuat sesuatu
·        Menentukan isi perjanjian
5.     Kepatutan
Kepatutan sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal 1339 KUHPerdata, yakni:
“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”
6.     Keseimbangan
Keseimbangan yakni asas yang dimana para pihak harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan namun apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini asas keseimbangan dapat dipertanggungjawabkan.
 
7.     Kepercayaan
Asas kepercayaan memiliki arti bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian harus saling percaya satu dengan yang lainnya agar perjanjian yang diadakan dapat dijalankan dengan itikad baik sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sampai pada perjanjian tersebut selesai. Tanpa adanya kepercayaan anatara pihak yang mengadakan perjanjian, maka tidak dapat dilakukan suatu perjanjian karena perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang mengikat sebagai Undang-undang.
8.     Persamaan Hukum
Asas persamaan hukum memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak membedakan dari suku, agama, warna kulit, dan lainnya. Dalam hal ini hukum menggangap setiap manusia sama.
 
 
 
D.   SEBAB TERHAPUSNYA PERIKATAN
Menurut Pasal 1381 B.W., suatu perikatan dapat hapus karena:
1.     Pembayaran (betaling) yaitu jika kewajiban terhadap perikatan itu telah dipenuhi (dipenuhinya prestasi). Pembayaran harus diartikan secara luas. Misalnya seorang pekerja melakukan pekerjaan termasuk juga pembayaran. Ada kemungkinan pihak ketiga yang membayar hutang seorang debitur kemudian sendiri menjadi kreditur baru pengganti kreditur yang lama. Keadaan semacam itu disebut subrogasi.
2.     Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan (consignatie) adalah pembayaran tunai oleh debitur kepada kreditur, namun tidak diterima oleh kreditur tetapi kemudian oleh debitur dititipkan atau disimpan di Pengadilan Negeri. Kalau pengadilan mengesahkan pembayaran itu maka perikatan dianggap hapus.
3.     Pembaharuan hutang (novasi) adalah apabila hutang yang lama digantikan dengan hutang yang baru.
4.     Imbalan (vergelijking) atau kompensasi adalah apabila kedua belah pihak saling mempunyai hutang, maka hutang mereka masing-masing diperhitungkan. Misalnya A mempunyai hutang  kepada B Rp. 100.000,00; dan B mempunyai hutang keapada A Rp 75.000,00, maka jika diadakan kompensasi, sisa hutangnya A kepada B masih Rp 25.000,00.
5.     Percampuran hutang (Schuldvermenging) adalah apabila pada suatu perikatan kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu (menyatu) pada satu orang. Misalnya pada warisan, perkawinan dengan harta gabungan dan sebagainya. Contoh: Debitur (A) mempunyai hutang kepada kreditur (B). Kemudian debitur (A) kawin dengan kreditur (B), maka terjadilah percampuran harta dalam perkawinan. Dengan demikian hapuslah hutang debitur (A) kepada kreditur (B).
6.     Pembebasan hutang (kwijtschelding der schuld) adalah perbuatan hukum kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur.
7.     Kebatalan dan pembatalan (nietigheid of te niet doening) adalah apabila dalam perikatan tidak terpenuhinya syarat subjektif mengenai syarat sahnya perjanjian, maka perikatan (perjanjian) dapat dibatalkan. Di sini harus ada perbuatan pembatalan, bukan batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, dianggap tidak ada perikatan/perjanjian. Batal demi hukum atau batal dengan sendirinya tidak diperlukan tindakan pembatalan.
8.     Hilangnya/musnahnya benda yang diperjanjikan (het vergaan der verschuldigde zaak) adalah apabila benda yang diperjanjikan musnah atau hilang atau menjadi tidak dapat diperdagangkan. Maka perikatan menjadi hapus.
9.     Berlakunya syarat batal (door werking ener ontbindende voorwaarde) adalah suatu perikatan yang sudah ada (sudah terjadi) yang berakhirnya digantungkan pada peristiwa yang belum tentu atau tidak tentu terjadi. Misalnya A mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah (sudah terjadi pejanjian) dengan B. Perjanjian sewa akan berakhir apabila Rumah A sudah selesai dibangun (dapat ditempati). Perikatan ini berbeda dengan perikatan berketetapan waktu maupun perikatan bersyarat.
10. Kadaluwarsa (verjaring) adalah daluwarsa atau lewat waktu menurut pasal 1946 adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu, atas suatu syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1967 B.W., bahwa segala tuntutan hukum baik bersifat kebendaan maupun perseorangan, hapus karena daluwasa dengan lewatnya waktu 30 tahun.
E.    WAN PRESTASI DAN AKIBATNYA
 
Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :
 
1.     Tidak melakukan apa yang disanggupi akan mencari.
2.     Melaksanakan apa yang mendatangkannya, tetapi tidak sebagaimana yang melanggar.
3.     Melakukan apa yang mendatangkan tetapi terlambat.
4.     Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh diperbolehkan.
Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :
1.     Membayar Kerugian Yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
Ganti rugi sering diperinci meliputi tinga sure, yakni:
a.     Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
b.     Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
c.     Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.
d.     Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
 
 
Di dalam ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.
2.     Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian. 
Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
3.     Peralihan Risiko
Peralihan risiko adalah kewajiban untuk kerugian jika terjadi suatu peristiwa di kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai Pasal 1237 KUH perdata.
Important Info

The order was placed through a short procedure (customer skipped some order details).
Please clarify some paper details before starting to work on the order.

Type of paper and subject
Number of sources and formatting style
Type of service (writing, rewriting, etc)

For This or a Similar Paper Click To Order Now


Leave a Reply