Pendidikan sebagai prasyarat untuk mengubah kebiasaan


Place your order now for a similar assignment and have exceptional work written by our team of experts, At affordable rates

For This or a Similar Paper Click To Order Now

Eropa mencakup 51 negara merdeka. Rusia, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, dan Turki adalah negara-negara lintas benua, sebagian terletak di Eropa dan Asia. Armenia dan Siprus secara politik dianggap sebagai negara Eropa, meskipun secara geografis terletak di wilayah Asia Barat.
Bangsa Armenia (Armenia Հայեր Hayer) adalah sebuah bangsa dan kelompok etnis yang berasal dari pegunungan Kaukasus dan tanah tinggi Armenia. Sebuah konsentrasi besar bangsa ini masih tinggal di sana, terutama di negara Armenia, tetapi banyak pula dari mereka yang telah tersebar di seluruh dunia (lihat Diaspora Armenia). Orang-orang Armenia banyak didapatkan di Rusia, Georgia, dan Iran karena letak negara-negara ini memang dekat dengan Armenia. Setelah Genosida Armenia, banyak yang masih hidup lalu mengungsi ke Prancis, Amerika Serikat, Argentina, Timur Tengah dan negara-negara lain yang menyambut baik mereka. Diperkirakan ada sekitar 11 sampai 12 juta jiwa bangsa Armenia di dunia.
Bangsa Armenia telah menjadi Kristen sejak awal abad ke-4, bahkan mereka adalah bangsa pertama yang memeluk agama Kristen pada tahun 301. Mayoritas bangsa Armenia termasuk Gereja Apostolik Armenia.
Bangsa Armenia menuturkan bahasa Armenia yang terbagi menjadi dua dialek utama: Armenia Barat dan Armenia Timur. Kedua dialek ini cukup berbeda namun masih bisa dimengerti satu sama lain (mutually intelligible dalam bahasa Inggris). Dialek barat terutama dipertuturkan oleh Diaspora Armenia atau bangsa Armenia di perantauan, sementara dialek timur terutama dipertuturkan oleh bangsa Armenia di Armenia sendiri, Iran, dan bekas negara-negara Uni Soviet.
Budaya Armenia bisa dikatakan unik karena merupakan perpaduan antara budaya Eropa dan Asia. Tari dan musik Armenia termasuk yang terkaya dan tertua di Timur Tengah dan masih dipelajari serta dipraktikkan sampai sekarang.
PEMBAHASAN
PROFIL NEGARA ARMENIA
Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di benua Asia bagian barat. Negara yang secara astronomisnya terletak di antara 38°-42°LU dan 43°-47°BB ini berbatasan dengan Turki di sebelah barat dan berbatasan dengan Azerbaijan di sebelah timur serta berbatasan dengan Georgia di sebelah utara. Sedangkan di sebelah selatannya adalah Iran dan wilayah ensklave Nakhichevan yang masih merupakan daerah bagian dari Azerbaijan. Ibukota Armenia adalah Yerevan.
Letak wilayah Armenia yang strategis yaitu berada diantara benua Eropa dan benua Asia ini menyebabkan banyak bangsa yang ingin menguasainya, mulai dari bangsa Assyria, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, Mongol, Arab hingga Turki bergiliran menjadi penguasanya. Wilayah Armenia mulai dikuasai oleh Uni Soviet pada 1922 dengan membentuk Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia yang terdiri dari wilayah Georgia dan Azerbaijan. Namun pada tahun 1932, Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia bubar dan terpecah lagi menjadi 3 negara bagian Uni Soviet yaitu RSS Georgia, RSS Armenia dan RSS Azerbaijan. Armenia memperoleh kedaulatan penuh setelah pembubaran Uni Soviet pada 21 September 1991.
Luas Wilayah Armenia adalah sebesar 29.743 km2 dengan jumlah penduduk 3.038.217 jiwa (2018). Mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia yang beragama Apostolik Armenia. Armenia juga merupakan salah satu negara di dunia ini yang mengalami penurunan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan penduduknya di sekitar -0,25%. Bahasa resmi Armenia adalah bahasa Armenia.
Civic Culture Armenia
Pengertian Civic Culture:
Civic Culture merupakan kata yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari hari. Civic Culture atau budaya kewarganegaaraan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan,dan merupakan suatu proses pembudayaan dari suatu proses pembinaan dan karakteristik dari suatu masyarakat. Di dalam civic culture ini terdapat ide ide yang muncul dari masyarakat warga negara yang dimanaa contoh nya idnonesia sendiri yang memiliki berbagai kebudayaan yang dimaan kebudayan satu dengan kebudayaan yang lain tidak lah sama sehingga membuat Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kebudayaan yang sangat luas. Disimpulkan bahwa Civic Culture atau budaya kewarganegaraan ini merupakan suatu bagian suatu proses dan budaya politik.
Civic Culture ini memuat proses pembudayaan pembuahan watak dan karakteristik dalam kehidupan kewarganegaraan. Dalam hal ini pastinya melibatkan warga negara sebagai peran utama dan harus dilengkapi dengan sikap Hubungan kesetaraan, Saling percaya dann toleransi, Kehidupan dan gotong royong, Solidaritas, dan Nasionalisme.Civic culture berkaitan dengan beberapa pendapat atau gagasan yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan suatu identitas kewarganegaraan, didalam civic culture budaya sangat erat dengan kaitannya dengan budi dan akal manusia dan dimana budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang dan diturunkan pada generasi berikutnya.
Civic Culture Armenia
Warisan tarian Armenia telah menjadi salah satu yang tertua, terkaya dan paling beragam di Timur Eropa. Dari tahun 5 SM ke tahun 3 SM, terdapat lukisan-lukisan batu Armenia dengan latar belakang tari-tarian negara tersebut. Tarian ini mungkin dipadukan dengan beberapa jenis lagu atau alat musik. Pada abad ke 5 Musa dari Khorene (Movésés Khorenats) sendiri telah mendengar tentang bagaimana keturunan Aram (orang Armenia menyebutnya sebagai kisah-kisah klasik ) ada disebutkan dalam balada dan lirik lagu serta tarian mereka.
Salah satu tarian Armenia yang paling energik adalah Yarkhushta, sebuah tarian bela diri. Yarkhushta diyakini berasal dari Abad Pertengahan Awal, seperti yang disebutkan dalam karya Movses Khorenatsi, Faustus dari Byzantium, dan Grigor Magistros. Secara tradisional, Yarkhushta ditarikan oleh para tentara Armenia sebelum pertempuran, seperti sebuah ritual untuk mengusir ketakutan dan meningkatkan semangat dalam peperangan, dan biasanya hanya dilakukan oleh kaum pria.
Arsitektur klasik Armenia dibagi menjadi empat periode yang terpisah. Dimulai saat Gereja Armenia pertama dibangun antara abad ke 4 dan 7, saat Armenia mulai menerima kekristenan, dan berakhir dengan invasi Arab ke Armenia. Gereja mula-mula kebanyakan sederhana, namun beberapa di antaranya dilengkapi dengan ornamen-ornamen. Pada abad ke 5 kerucut kubah gereja yang khas di pusat peribadatan telah banyak digunakan. Lalu pada abad ke-7, gereja-gereja di Armenia mulai dibangun dengan fondasi yang lebih rumit dan mereka menyebutnya Hrip′simé. Pada saat invasi Arab, sebagian besar dari apa yang kita lihat sekarang, arsitektur Armenia klasik telah ada.
Musik
Salah satu bagian paling penting dari budaya Armenia adalah musik, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan musik baru, namun tetap mempertahankan gaya musik tradisional. Ini dibuktikan oleh adanya kelompok musik kelas dunia yakni Orkestra Filharmonik Armenia yang sering mengadakan konser di Aram Khachaturian sebuah Gedung Opera di Yerevan. Selain itu, ada beberapa kelompok orkestra lain yang cukup terkenal, termasuk Komitas Quartet, Hover Chamber Choir, Orkestra Chamber Nasional Armenia dan Serenade Orchestra.
Teater
Lahir di Kairo, Mesir, Atom Egoyan adalah seeorang pembuat film yang terkenal secara internasional atask karya kontemporernya, termasuk film-film fitur pribadi dan proyek-proyek terkait lainnya. Dia adalah pemenang dari banyak penghargaan di festival film internasional, seperti Festival Film Cannes dan mendapat dua nominasi Academy Award untuk film ″The Sweet Hereafter″. Egoyan juga pernah bekerja di industri televisi dan teater, memproduksi Wagner′s Die Walkure yang diselengggarakan oleh Canadian Opera Company pada bulan April 2004.[3] Penciptaan terbaik Egoyan adalah film Ararat (2002), sebuah film tentang Genosida Armenia 1915 yang dilakukan oleh orang-orang Turki pada masa Kekaisaran Ottoman. Lebih lagi, film ini menggambarkan konsekuensi dan penderitaan seorang anak yang selamat dari Arshile Gorky. Film ini merupakan film yang sangat dibuat baik untuk orang Armenia maupun non-Armenia.
CIVIC IDENTITY
Pengertian
Negara Armenia adalah negara pedalaman yang terletak di wilayah Kaukasus Selatan, Eurasia. Terletak di Asia Barat, di Dataran Tinggi Armenia, negara ini berbatasan dengan Turki di sebelah barat, Georgia di sebelah utara, Koridor Lachin yang masih di bawah kendali pasukan perdamaian dan Azerbaijan di sebelah timur, serta Iran dan wilayah eksklave Azerbaijan Nakhichevan di sebelah selatan. Dalam bahasa Armenia, negara tersebut dinamakan Hayq, dan kemudian Hayastan, yang berarti tanah dari orang-orang Haik, penambahan istilahnya menjadikan nama Haik bagian dari imbuhan ‘-stan’ yang dalam bahasa Persia berarti tanah. Menurut legenda, Haik adalah keturunan dari Nabi Nuh yang merupakan moyang dari seluruh orang Armenia (menurut tradisi Armenia kuno). Haik bermukim di kaki Gunung Ararat, dan meninggalkan Armenia untuk membantu pembangunan Menara Babel, saat ia kembali, ia dikalahkan oleh Bel seorang Raja Babilonia (beberapa peneliti beranggapan bahwa ia dikalahkan oleh Nimrod pada tanggal 11 Agustus 2492 SM dekat danau Van, sebelah selatan Armenia kuno (kini daerah ini masuk dalam daerah Turki).
Bentuk Pemerintahan
Armenia meraih kemerdekaan dari Republik Federatif Demokratik Transkaukasus pada 28 Mei 1918 sebagai Republik Demokratik Armenia. Setelah runtuh pada 2 Desember 1920, negara tersebut digabungkan ke dalam Uni Soviet dan menjadi bagian dari wilayah Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia. Republik tersebut dibubarkan pada 1936 dan Armenia menjadi republik konstituen Uni Soviet dengan nama Republik Sosialis Soviet Armenia. Setelah pembubaran Uni Soviet, nama resmi negara tersebut adalah Republik Armenia (bahasa Armenia: Hayastani Hanrapetut′yun) terhitung sejak 21 September 1991.
Lambang Negara

terdiri atas seekor Elang dan seekor Singa menopang perisai. Lambang ini memadukan lambang lama dan baru. Elang dan Singa yaitu simbol Armenia sejak masa waktu seratus tahun purba pada masa kerajaan pertama Armenia sejak sebelum kelahiran Yesus Kristus.
Lambang kini mulai digunakan sejak 19 April 1992. Pada 15 Juni 2006, undang-undang tentang lambang negara Armenia ditetapkan oleh Parlemen Armenia.
Bendera Negara
Definisi resmi dari warna-warna tersebut, seperti yang dinyatakan dalam Konstitusi Republik Armenia, adalah: Merah yang melambangkan Dataran Tinggi Armenia, perjuangan orang-orang Armenia untuk bertahan hidup, memelihara iman Kristen, kemerdekaan, dan kebebasan Armenia. Warna biru melambangkan kehendak rakyat Armenia untuk hidup di bawah langit yang damai. Jingga menggambarkan bakat kreatif dan sifat pekerja keras dari orang-orang Armenia.
Letak geografis
Letak wilayah Armenia yang strategis yaitu berada diantara benua Eropa dan benua Asia ini menyebabkan banyak bangsa yang ingin menguasainya, mulai dari bangsa Assyria, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, Mongol, Arab hingga Turki bergiliran menjadi penguasanya. Wilayah Armenia mulai dikuasai oleh Uni Soviet pada 1922 dengan membentuk Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia yang terdiri dari wilayah Georgia dan Azerbaijan. Namun pada tahun 1932, Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia bubar dan terpecah lagi menjadi 3 negara bagian Uni Soviet yaitu RSS Georgia, RSS Armenia dan RSS Azerbaijan. Armenia memperoleh kedaulatan penuh setelah pembubaran Uni Soviet pada 21 September 1991.

Bentuk pemerintahan
Sistem pemerintahan Armenia adalah Republik Parlementer yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah Presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan 7 tahun. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang pada dasarnya merupakan partai pemenang pemilihan umum.
HISTORY EDUCATION
Pendidikan kewarganegaraan di Armenia: Praktik, tantangan, dan rekomendasi saat ini Sistem politik adalah refleksi perilaku dari sistem nilai tertentu. Demokrasi sebagai sistem politik mengandung makna sistem nilai yang utuh, yang biasanya dapat didefinisikan dengan pilar-pilar berikut: penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, pluralisme politik, dan toleransi terhadap keragaman.
Meskipun demokrasi sebagai sebuah konsep dan sistem politik visioner telah menjadi norma global dan orang-orang di berbagai budaya dan geografi bercita-cita untuk sistem politik seperti itu, demokrasi fungsional tetap menjadi bentuk pemerintahan yang langka, seperti yang ditunjukkan oleh peringkat demokrasi Freedom House. Sebagai salah satu sumber yang paling dapat diandalkan untuk mengukur indeks demokrasi seperti hak politik dan kebebasan sipil, peringkatnya menunjukkan bahwa pada tahun 2003, dari 148 negara bagian, hanya 61 negara bagian yang dapat dianggap bebas atau sebagian bebas.(Somit, A. dan Peterson, SA, 2005). Meskipun wacana tentang demokrasi telah merasuki kehidupan Armenia juga, peringkat FH negara itu tetap ″sebagian bebas″ sejak 1993 dan skor demokrasinya benar-benar menderita sepanjang dekade pertama abad ke-21 (Freedome House). Tantangan analitis kemudian adalah untuk menjelaskan perbedaan antara intensifikasi wacana demokrasi dan regresi praktik demokrasi.
Jawaban atas pertanyaan ini membutuhkan analisis kondisi yang memungkinkan pembangunan demokrasi. Somit dan Peterson (2005) mengemukakan bahwa pembentukan demokrasi memerlukan dua kategori kondisi pemungkin: kondisi prasyarat “keputusan”, yang merupakan persyaratan dalam negara di mana demokrasi sedang dibangun, dan kondisi “operasional”, yang terutama didefinisikan sebagai persyaratan untuk dijamin oleh pemerintah. Persyaratan ″keputusan″ meliputi negara yang layak, pendapatan tahunan per kapita minimal USD 5000, dan pendidikan. Kondisi “operasional” adalah kondisi politik seperti kebebasan dasar; sifat rezim sebelumnya; dan kehadiran ′elit keluar′ pro-demokrasi dan disposisi sipil pro-demokrasi. Apakah Armenia memenuhi semua kondisi ini untuk membangun demokrasi adalah pertanyaan yang membutuhkan analisis yang sangat rinci dan komprehensif dari kumpulan data yang sangat besar. Namun, makalah ini berfokus pada analisis hanya satu dari kondisi ″keputusan″ – pendidikan, karena tampaknya penting untuk penanaman budaya demokratis di mana aspirasi menuju demokrasi dapat terwujud melalui tindakan nyata.
Pendidikan sebagai prasyarat untuk mengubah kebiasaan
Somit dan Peterson (2005) berpendapat bahwa “agar demokrasi berakar, terutama di negara yang baru dibebaskan, sebagian besar penduduk dan kepemimpinan politiknya harus bersedia mematuhi tiga aturan dasar: menggunakan diskusi, persuasi, dan pemungutan suara. sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah politik; untuk berkompromi dan menerima ′setengah roti′; dan menerima kekalahan dengan damai, jika tidak dengan anggun, tanpa menggunakan senjata” (hal. 52). Sebagai aturan, perubahan norma dan kebiasaan sosial terjadi secara perlahan dan menyakitkan, dan dapat menjadi latihan yang sangat mahal yang membutuhkan waktu, kemauan, uang, dan keterampilan. ′Kebiasaan′ masyarakat Armenia dan negaranya yang baru merdeka berasal dari masa lalu yang bergejolak di negara itu, yang tampaknya telah memicu penanaman budaya bertahan hidup,
Armenia tidak siap setelah runtuhnya Uni Soviet dan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berubah menjadi ekonomi pasar, yang mengakibatkan kemiskinan yang meluas di negara itu. Menurut Layanan Statistik Nasional Republik Armenia, pada tahun 2009 34,1 persen penduduknya miskin(Gambaran Sosial dan Kemiskinan di Armenia: Laporan Analisis Statistik, 2010). Menambah warisan rezim sebelumnya, seperti tata kelola dan sistem manajemen yang buruk, korupsi dan nepotisme, untuk beberapa nama; konflik berkepanjangan dengan Azerbaijan; dan perbatasan tertutup Armenia dengan Turki, wajar jika para anggota kepemimpinan baru dicegah untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk beralih ke pola pemerintahan yang lebih demokratis.
Dalam dua dekade sejak jatuhnya Uni Soviet, kebiasaan dan norma politik tidak bergeser ke arah yang mendukung praktik demokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengubah norma dan praktik sosial. Di bidang pendidikan, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mulai mengajar orang-orang Armenia tentang kewarganegaraan demokratis. Namun, kebiasaan masih bertahan. Seperti yang pernah dikatakan Bacon, “Pikiran pria sangat bergantung pada kecenderungan mereka; wacana dan pidato mereka sesuai dengan pembelajaran dan pendapat yang mereka tanamkan; tetapi amal mereka setelah mereka terbiasa”. Meskipun orang-orang Armenia terlibat dalam wacana yang kuat tentang demokrasi, kebijakan pemerintah dan praktik kepemimpinan politik yang sebenarnya masih mencerminkan praktik yang agak otoriter. Makalah ini mencoba menganalisis perbedaan ini dengan fokus khusus pada salah satu kondisi pemungkin yang disebutkan sebelumnya, pendidikan. Ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem pendidikan telah beradaptasi dengan kebutuhan untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dan kompetensi kewarganegaraan aktif di Armenia, dan bagaimana mengatasi tantangan mendidik warga negara yang demokratis.
Model EDC di Armenia
Pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis (EDC)berarti membentuk warga negara yang baik dan setiap negara bagian menetapkan definisinya sendiri tentang apa yang ″baik″. Fernández dan Sundström (2011) mengklaim bahwa “mengandaikan konsepsi bersama tentang apa itu warga negara yang baik, kualitas dan kebajikan khusus yang membedakan dia dan dia, dan metode yang harus digunakan untuk mendidik warga negara tersebut.” Dewan Eropa telah mendefinisikan pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis sebagai “seperangkat praktik dan prinsip yang bertujuan membuat orang muda dan orang dewasa lebih siap untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi dengan mengambil dan menjalankan hak dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat.” (Bîrzéa, 2003, hlm. 7) Bagian berikutnya membahas kebijakan dan praktik Armenia masing-masing.
Praktek saat ini
Demokratisasi di Armenia telah menuntut perubahan dalam pendidikan umum, dan demokrasi telah dianggap sebagai nilai inti yang harus diadopsi oleh generasi mendatang yang akan dididik tentang demokrasi. UU RA tentang Pendidikan Umum, yang disahkan pada tahun 2009 menekankan tujuan utama pendidikan umum ini. Undang-undang baru menyatakan bahwa “dalam bidang pendidikan umum Negara harus menjamin penyediaan prinsip-prinsip berikut: sifat amal pendidikan umum; pengutamaan nilai-nilai nasional dan universal, kehidupan dan kesehatan manusia, pengembangan individu yang bebas dan menyeluruh; promosi kesadaran sipil; penghormatan terhadap individu dan hak serta kebebasannya; martabat, patriotisme, ketekunan, tanggung jawab, toleransi, pembentukan sikap lingkungan”. Lebih-lebih lagi, undang-undang ini diberlakukan untuk memastikan “prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis di bidang pendidikan umum”. Akhirnya, ia menetapkan tujuan pendidikan umum: “mendorong kreativitas dalam lembaga pendidikan; memprioritaskan pemikiran analitis dan kritis siswa, pencapaian mandiri dan penerapan pengetahuan, pengembangan keterampilan TIK.” Dengan demikian, UU RA tentang Pendidikan Umum secara eksplisit menganjurkan pendidikan individu yang bebas, berpengetahuan dan mandiri, yang mempraktikkan dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah tujuan kebijakan EDC secara keseluruhan di Armenia. pencapaian mandiri dan penerapan pengetahuan, pengembangan keterampilan TIK.” Dengan demikian, UU RA tentang Pendidikan Umum secara eksplisit menganjurkan pendidikan individu yang bebas, berpengetahuan dan mandiri, yang mempraktikkan dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah tujuan kebijakan EDC secara keseluruhan di Armenia. pencapaian mandiri dan penerapan pengetahuan, pengembangan keterampilan TIK.” Dengan demikian, UU RA tentang Pendidikan Umum secara eksplisit menganjurkan pendidikan individu yang bebas, berpengetahuan dan mandiri, yang mempraktikkan dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah tujuan kebijakan EDC secara keseluruhan di Armenia.
Secara umum, pilihan kebijakan EDC telah dikategorikan menurut dua pendekatan utama (Bîrzéa et al, 2004). Pendekatan pertama berusaha untuk mencapai EDC sebagai bagian yang berbeda dari agenda publik, seperti yang telah diterapkan di negara-negara seperti negara-negara Skandinavia dan Inggris. Ini memastikan visibilitas yang lebih besar, tetapi tidak selalu berarti ketersediaan sumber daya keuangan. Di bawah pendekatan kedua, EDC adalah bagian dari kebijakan pendidikan, seperti di Austria, Belanda, Rumania, Turki dan Ukraina, di mana EDC dianggap sebagai aspek kunci dari reformasi pendidikan. Dalam kasus pertama, pendidikan kewarganegaraan demokratis dianggap penting untuk pengembangan dan praktik demokrasi di semua bidang, dan termasuk dalam berbagai sektor kebijakan. Dalam kasus kedua EDC merupakan komponen eksplisit dari kebijakan pendidikan dan karena itu menarik sumber daya yang ditargetkan.
Pemerintah Armenia tampaknya telah mengikuti pendekatan kedua, karena memasukkan EDC sebagai bagian dari kebijakan pendidikan. ′Instrumen peraturan′ utamanya, yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional dan menetapkan isi pendidikan kewarganegaraan, adalah kurikulum ilmu-ilmu sosial untuk kelas 8-9. Kurikulum menentukan isi kursus, yang terdiri dari tema-tema utama berikut:
Pengenalan ilmu sosial: hubungan alam, individu dan masyarakat; sistem nilai, kesadaran; peran gender dan usia; definisi masyarakat; kelompok besar dan kecil; prinsip-prinsip demokrasi;
Hak asasi manusia: hak asasi manusia dan kebebasan; individu dan negara; hak dan kebebasan sipil; hak ekonomi dan sosial; hak anak dan perempuan; perlindungan hak asasi manusia;
Pendidikan kewarganegaraan: demokrasi: definisi, cita-cita dan prinsip; demokrasi partisipatif; pemilu; kampanye pemilu; definisi masyarakat sipil; pemerintahan daerah dan masyarakat.
Kurikulum ini diperluas lebih lanjut di sekolah menengah, di mana pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam kurikulum ilmu politik. Kurikulum formal kadang-kadang dilengkapi dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kursus opsional yang biasanya diberikan di kelas atas dan melalui dukungan organisasi non-pemerintah. Salah satu proyek perintis kewarganegaraan adalah kursus kewarganegaraan untuk siswa sekolah menengah yang diperkenalkan pada tahun 1999, yang sejak itu menjadi wajib di semua sekolah. Inisiatif skala besar lainnya adalah “Project Citizen”, sebuah program oleh tim CIVITAS Armenia dan tim Civics Mosaic Partner dari Maryland, AS di bawah naungan “Civics Mosaic II: Isu Politik yang Menghadapi Dunia Kita”, sebuah Program Pertukaran Pendidikan Kewarganegaraan yang didanai oleh Departemen Pendidikan AS. Lebih dari 6000 siswa berusia 13-16 tahun terlibat dalam mengeksplorasi masalah kebijakan publik di komunitas mereka sebagai bagian dari program Project Citizen pada tahun 2008-2011. Proyek-proyek ini bersifat opsional dan keterlibatan sekolah biasanya tergantung pada niat baik dari manajemen sekolah dan sikap proaktif serta perilaku masing-masing guru. Kurikulum formal menargetkan pendidikan politik dan studi sosial, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler cenderung memasukkan interpretasi pendidikan kewarganegaraan yang lebih berorientasi pada keterampilan. Yang terakhir secara khusus menekankan keterampilan analitis dan kritis, persuasi dan keterampilan negosiasi. Kurikulum formal menargetkan pendidikan politik dan studi sosial, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler cenderung memasukkan interpretasi pendidikan kewarganegaraan yang lebih berorientasi pada keterampilan. Yang terakhir secara khusus menekankan keterampilan analitis dan kritis, persuasi dan keterampilan negosiasi. Kurikulum formal menargetkan pendidikan politik dan studi sosial, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler cenderung memasukkan interpretasi pendidikan kewarganegaraan yang lebih berorientasi pada keterampilan. Yang terakhir secara khusus menekankan keterampilan analitis dan kritis, persuasi dan keterampilan negosiasi.
Tantangan penerapan kebijakan EDC saat ini
Praktik pendidikan kewarganegaraan demokratis di Armenia saat ini telah mengikuti tren dominan di kawasan Eropa Tenggara, Tengah dan Timur. Seperti yang dicatat Bîrzéa (2003), di wilayah tersebut, “perubahan politik tahun 90-an menyebabkan kebutuhan akan dukungan kurikuler yang lebih besar untuk EDC dalam bentuk mata pelajaran khusus dan wajib” (hal. 20). yang direformasikebijakan pendidikan, yang dicapai melalui kurikulum formal dan proyek ekstrakurikuler eksplisit yang bertujuan untuk partisipasi demokratis siswa di sekolah dan masyarakat mereka, telah memungkinkan negara untuk campur tangan secara langsung dalam ideologi dan kebijakan pendidikan negara dan dengan demikian menumbuhkan disposisi pro-demokrasi di masyarakat. . Ketika upaya reformasi ini dimulai pada pertengahan 1990-an, prioritas Armenia berbeda. Namun, transformasi yang sedang berlangsung dalam sistem pendidikan dan politik Armenia dan masyarakat telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan yang mengharuskan pemerintah Armenia saat ini untuk merevisi pendekatannya untuk menyediakan EDC sebagai bagian dari pendidikan publik.
Saat ini Armenia menghadapi sejumlah tantangan signifikan, yang sifatnya berbeda dengan tahun 90-an. Marjinalisasi yang semakin meningkat dari berbagai kelompok sosial telah menyebabkan melemahnya kohesi sosial. Meskipun klaim resmi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan pada kenyataannya tumbuh. Negara ini mengalami tingkat migrasi yang meningkat, karena orang-orangnya mencari peluang ekonomi di tempat lain. Negara ini terus mengalami administrasi pemerintahan yang tidak efektif, karena dampak dari perubahan kelembagaan yang serius belum menjadi norma yang dipraktikkan secara umum. Korupsi skala besar di hampir semua sektor masih menjadi tantangan serius. Segmen yang cukup besar dari warga tidak percaya bahwa elit politik yang berkuasa atau oposisi benar-benar mendukung penciptaan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemerintah sejauh ini gagal mempraktikkan kebijakan yang konsisten dengan suksesi kekuasaan yang demokratis dan hanya ada sedikit bukti dialog politik yang terbuka dan transparan di antara berbagai pihak. Dengan demikian, baik kondisi “keputusan” dan “operasional” untuk membangun demokrasi tetap tidak memadai di negara ini. Terlepas dari ambisi yang dinyatakan dari undang-undang resmi, lingkungan sosial, politik dan budaya Armenia belum mendukung praktik atau keterampilan kewarganegaraan demokratis. Dengan demikian, tantangan penyampaian EDC dalam bahasa Armenia dapat diringkas sebagai berikut: Terlepas dari ambisi yang dinyatakan dari undang-undang resmi, lingkungan sosial, politik dan budaya Armenia belum mendukung praktik atau keterampilan kewarganegaraan demokratis. Dengan demikian, tantangan penyampaian EDC dalam bahasa Armenia dapat diringkas sebagai berikut: Terlepas dari ambisi yang dinyatakan dari undang-undang resmi, lingkungan sosial, politik dan budaya Armenia belum mendukung praktik atau keterampilan kewarganegaraan demokratis. Dengan demikian, tantangan penyampaian EDC dalam bahasa Armenia dapat diringkas sebagai berikut:
Salah satu masalah paling serius yang menghambat keefektifan EDC adalah praktiknya yang terpencil. Ini telah diperlakukan sebagai prioritas pendidikan yang terpisah saja, dipraktekkan melalui kurikulum formal di kelas atas sekolah menengah, yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan politik. Dengan demikian, kurikulum kewarganegaraan dianggap hanya sebagai mata pelajaran sekolah yang berdiri sendiri. Dengan tidak adanya pendekatan yang lebih interdisipliner, kecil kemungkinan bahwa pendidikan kewarganegaraan saat ini dapat menyediakan dasar pendidikan yang diperlukan untuk pembangunan demokrasi;
Penekanan pada pendidikan politik dan studi sosial dalam kurikulum formal membatasi peluang untuk pengembangan keterampilan yang memadai, seperti persuasi, penilaian kritis dan negosiasi. Yang terakhir kadang-kadang diajarkan dan dipraktekkan dalam proyek ekstrakurikuler. Namun, karena partisipasi dalam proyek ini bersifat opsional, banyak sekolah tertinggal;
Tata kelola sekolah secara keseluruhan, yang tetap otoriter, sebagian besar menundukkan praktik perilaku sipil di antara badan siswanya;
Kurangnya pengetahuan yang memadai tentang aktivisme sosial dan budaya otoriter yang berlaku tidak mendukung keterlibatan siswa dalam tata kelola sekolah. Meskipun banyak sekolah memiliki serikat siswa, itu sebagian besar bersifat nominal, bukan fungsional;
Asosiasi guru yang kuno, tradisional konservatif dan, sebagai suatu peraturan, hampir non-fungsional, yang menghambat proses reformasi praktik sekolah otoriter menjadi yang lebih demokratis.
Important Info

The order was placed through a short procedure (customer skipped some order details).
Please clarify some paper details before starting to work on the order.

Type of paper and subject
Number of sources and formatting style
Type of service (writing, rewriting, etc)

For This or a Similar Paper Click To Order Now


Leave a Reply